BAB 2 DASAR TEORI Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori dan konsep dasar yang digunakan dalam proses pembuatan e-planning mobile untuk Pemerintah Kota Surabaya


BAB 2
DASAR TEORI
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori dan konsep dasar yang digunakan dalam proses pembuatan e-planning mobile untuk Pemerintah Kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam proses pembuatan e-planning mobile ini antara lain :

2.1 E-PLANNING
E-Planning adalah sistem yang mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan suatu daerah. ¬Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sangat dipermudah dengan adanya e-planning karena telah mengadopsi tekonlogi informasi yang baik. Hasil dari e-planning mencakup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) (Nugroho, 2017).
E-Planning dapat membuat perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih akurat, efisien, transparan dan akuntabel (Pembangunan dan Penerapan Aplikasi E-Planning Kota Surabaya, 2017). Selain itu kehadiran sistem e-planning dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah akan memudahkan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengoptimalkan kinerja mereka.
Sehingga proses pembangunan daerah yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

2.2 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Rencana strategis (renstra) merupakan suatu kebijakan oleh Kepala Pemerintah Daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah untuk jangka panjang maupun jangka menengah. Seluruh renstra tersebut akan diimplementasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD).
Renstra akan selalu dibuat oleh Kepala Pemerintah Daerah ketika periode penugasan baru. Renstra tersebut disusun untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan berisi mengenai visi, dan misi kebijakan Kepala Daerah dalam merencanakan pembangunan daerah. Sehingga renstra dapat digunakan sebagai acuan untuk meyusun RPJMD (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).

2.3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah susunan program dan kegiatan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) (Permendagri No. 54 Tahun 2010). Seluruh hasil RPJMD akan dilaksanakan oleh para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk menjalankan program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD dijabarkan dengan sangat rinci untuk setiap program dan kegiatan yang telah disusun.
RPJMD sebagai pedoman para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk melaksanakan proses pembangunan daerah dengan terarah, efisien, transparan dan akuntabel. Sehingga RPJMD yang disusun tidak melenceng dari rencana strategis (renstra) yang disusun oleh Kepala Daerah. Seluruh proses program dan kegiatan akan dapat dipantau oleh para pimpinan SKPD. Beberapa aspek yang mendukung proses penyusunan RPJMD antara lain :
2.3.1 PERENCANAAN DARI ASPEK REGULASI
Salah satu proses dari penyusunan RPJMD adalah adanya alur perencanaan yang jelas mulai dari musayawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan kemudian menghasilkan RPJMD dan menguluarkan output berupa APBD beserta penjabarannya. Seluruh alur tersebut akan dijlankan oleh para perangkat daerah (PD) terkait yang bertanggung jawab. Sehingga pada setiap tahapannya akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun oleh Kepala Daerah.
Pada gambar 2.1 digambarkan dengan jelas alur perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Musren Kelurahan, Musren Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kota, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pembangunan dan Penerapan Aplikasi E-Planning Kota Surabaya, 2017).
Masyarakat akan dapat ikut serta dalam proses perencanaan RPJMD melalui Musren Kelurahan dan Musren Kecamatan. Seluruh aspirasi masayarakat akan ditampung dalam musyawarah tersebut. Sehingga masyarakat dapat ikut mengawal proses penyusunan RPJMD. Berikut penjelasan mengenai masing-masing alur perencanaan RPJMD :
1. Musren Kelurahan
Musyarah perencanaan tingkat kelurahan adalah musyawarah untuk merencanakan pembangunan daerah oleh perangkat daerah tingkat kelurahan dengan masyarakat. Menurut Purnama, 2013, Hasil dari musyawarah tersebut akan menjadi pertimbangan bagi SKPD dalam menentukan perencanaan pembangunan daerah dan juga sebagai pertimbangan ketika musren kecamatan.
2. Musren Kecamatan
Musayawarah perencanaan tingkat kecamatan adalah musyawarah untuk merancanakan pembangunan daerah oleh perangkat daerah tingkat kecamatan dengan masyarakat. Hasil dari musyawarah tersebut akan menjadi pertimbangan bagi SKPD dalam menentukan perencanaan pembangunan daerah (Purnama, 2013).
3. Forum SKPD
Tempat untuk merasakan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD baik langsung maupun tidak langsung (Permendagri No. 54 Tahun 2010).
4. RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah susunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun (Permendagri No. 54 Tahun 2010).
5. RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah susunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (Permendagri No. 54 Tahun 2010).
6. RENSTRA SKPD
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah susunan program dan kegiatan perencanaan SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (Permendagri No. 54 Tahun 2010).
7. RENJA PD
Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah susunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun (Perda Kota Surabaya No.10 Tahun 2016).
8. PPAS
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah acuan dalam penyusunan RKA-SKPD mengenai prioritas setiap program dan batas maksimal anggaran yang digunakan (Permendagri No. 54 Tahun 2010).
9. KUA
Kebijakan umum anggaran adalah susunan mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi untuk kurun waktu 1 (satu) tahun (Permendagri No. 54 Tahun 2010).
10. RAPBD
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah hasil rancangan anggaran yang disusun oleh Dinas Keuangan Daerah dengan Sekretariat Daerah (Purnama, 2013). RAPBD disusun untuk memenuhi pos anggaran dalam proses perencanaan pemabangunan daerah.
11. APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah susunan keuangan daerah yang telah dibahas dan disetuji bersama antara pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan melalui peraturan daerah untuk kurun waktu 1 (tahun) (Permendagri No. 54 Tahun 2010).
Gambar 2.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

x

Hi!
I'm Darin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out